Strategi Moneter di Tengah Dinamika Global: Analisis Keputusan Bank Indonesia Mempertahankan Suku Bunga Acuan

(Credit: CNBC)

Dinamika perekonomian global yang diwarnai ketidakpastian tinggi kembali menuntut ketepatan langkah dari otoritas moneter. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 23 September 2026, keputusan strategis kembali diambil guna menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) secara resmi memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75%.

Keputusan ini menjadikan tren suku bunga acuan BI Rate ditahan selama empat bulan beruntun sejak rapat dewan gubernur pada Juni 2026, yang mencerminkan kehati-hatian (prudent) sekaligus konsistensi kebijakan dalam memitigasi risiko eksternal.

Rincian Keputusan Suku Bunga Acuan

Dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta pada Rabu (23/9/2026), Gubernur BI menyampaikan rincian struktur suku bunga operasional sebagai berikut:

• Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Langkah mempertahankan suku bunga ini merupakan wujud konsistensi bauran kebijakan moneter yang pro-stability, di mana fokus utama diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Urgensi Stabilitas Nilai Tukar Rupiah dan Bauran Kebijakan

Tekanan eksternal yang masih kuat kerap memberikan volatilitas pada pasar keuangan domestik. Untuk merespons hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan insentif guna menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung melalui langkah-langkah konkret berikut:

1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1% dan menjaga kecukupan likuiditas Rupiah, melalui:

   • Mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

   • Mengelola struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market.

2. Memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah sekaligus mendukung upaya menjaga kecukupan likuiditas Rupiah, dengan:

   • Meningkatkan insentif untuk instrumen Swap Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri yang mencakup transaksi portfolio inflows, pinjaman luar negeri oleh bank, dan foreign direct investment melalui pengurangan premi dari semula 12,5% untuk semua tenor menjadi sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.

   • Meningkatkan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri melalui pengurangan premi dari semula 15% menjadi sebesar 25% untuk tenor 6 bulan dan 30% untuk tenor 12 bulan.

   • Melanjutkan pemberian insentif bagi transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra untuk diversifikasi transaksi valas berupa: (a) penambahan premi Swap Beli Lindung Nilai (Swap Jual Lindung Nilai kepada Bank Indonesia) sebesar 10%; dan (b) pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10%.

Sinergi Kebijakan Makroprudensial dan Sistem Pembayaran

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat guna meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Langkah-langkah dalam memperkuat efektivitas implementasi Kebijakan Makroprudensial akomodatif meliputi:

• Melanjutkan persiapan implementasi penguatan Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan yang berlaku efektif pada 1 Oktober 2026.

• Melanjutkan sinergi bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong kredit/pembiayaan perbankan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Di sisi lain, kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Upaya ini diperkuat melalui akselerasi akseptasi digital lewat kolaborasi dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI dan IFSE) 2026 pada 24–26 September 2026. Kegiatan ini mewujudkan sinergi berbagai inisiatif seperti Rakornas Pengendalian Inflasi (PI) dan P2DD, Gebyar Transformasi Digital Nasional, peresmian perluasan kerja sama QRIS Antarnegara, serta inisiasi Indonesia Travel Pack. Bank Indonesia juga terus memperluas kerja sama internasional, termasuk penambahan Singapura sebagai mitra baru LCT pada Agustus 2026.

Implikasi bagi Pelaku Bisnis dan Investor

Bagi para pelaku bisnis dan investor, keputusan mempertahankan BI-Rate di level 5,75% memberikan kepastian likuiditas dan stabilitas suku bunga di tengah dinamika global. Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga ketahanan dan momentum pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.