Demutualisasi Bursa Efek: Mengakselerasi Tata Kelola, Inovasi Teknologi, dan Integritas Pasar Modal Indonesia

(Credit: OJK)

Lanskap sektor keuangan dan infrastruktur pasar modal Indonesia secara resmi memasuki era baru yang sangat transformatif. Dinamika ekonomi digital dan tuntutan pasar yang kian terintegrasi menuntut lembaga penyedia likuiditas dan pencatatan modal untuk bergerak lebih adaptif, efisien, dan memiliki daya saing regional maupun global.

Dalam merespons kebutuhan strategis tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026) yang telah resmi berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 September 2026.

Penerbitan regulasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Angka 63 angka 3a Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek melalui instrumen POJK.

Landasan Hukum bagi Demutualisasi Bursa Efek

POJK 13 Tahun 2026 ini hadir menjadi landasan hukum fundamental bagi Bursa Efek untuk menjalankan langkah-langkah Demutualisasi Bursa Efek. Melalui mekanisme ini, terjadi perubahan radikal pada struktur kepemilikan saham Bursa Efek:

• Dari yang semula terbatas hanya dimiliki oleh Anggota Bursa Efek (mutual),

• Menjadi dapat dimiliki secara luas oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia, baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek (demutual).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa Demutualisasi Bursa Efek merupakan bagian penting dari rencana aksi percepatan reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. Langkah transformatif ini tidak semata-mata mengubah komposisi daftar pemegang saham, melainkan didesain untuk membangun Bursa Efek yang jauh lebih transparan, efisien, dan inovatif.

"Struktur Demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas oleh anggota bursa, investor strategis, dan publik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola, membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan bagi Bursa Efek," ungkap Hasan Fawzi.

Ruang Lingkup dan Pokok Pengaturan POJK 13 Tahun 2026

Secara komprehensif, POJK 13 Tahun 2026 mencakup pokok-pokok pengaturan krusial yang menopang arsitektur bursa modern, meliputi:

1. Saham Bursa Efek: Ketentuan klasifikasi, pencatatan, dan peralihan kepemilikan saham institusi bursa.

2. Pemisahan Kepemilikan dan Keanggotaan: Memutus keterikatan mutlak antara hak perdagangan (trading rights) dengan hak kepemilikan ekuitas bursa.

3. Pelaksanaan Demutualisasi Bursa Efek: Kerangka tahapan dan tata laksana transisi dari entitas mutual menuju entitas korporasi modern.

4. Pemisahan Fungsi Tripartit: Garis batas yang tegas antara fungsi pengaturan (rule-making), fungsi pengawasan (supervisory/surveillance), dan fungsi bisnis (commercial/commercialization).

5. Kebijakan Pembagian Dividen: Pengaturan tata kelola laba usaha yang proporsional antara retensi modal infrastruktur dengan hak pemodal.

6. Laporan Bursa Efek: Standar transparansi dan keterbukaan pelaporan berkala kepada publik dan regulator.

Substansi Penjaminan Independensi dan Pengawasan Ketat OJK

Salah satu pilar utama yang sangat diperhatikan dalam transisi demutualisasi adalah pencegahan benturan kepentingan (conflict of interest) dan monopoli pengendalian. Untuk itu, POJK 13 Tahun 2026 memuat instrumen pengawasan ketat, antara lain:

• Integritas Pasar dan Independensi Tetap Terjaga: Demutualisasi Bursa Efek wajib dilaksanakan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek, integritas pasar, serta fungsi pengaturan dan pengawasan Bursa Efek oleh OJK.

• Kepemilikan Eksternal yang Berintegritas: Kepemilikan Bursa Efek oleh pihak selain Anggota Bursa Efek dilakukan dengan konsisten mempertahankan prinsip independensi institusi bursa.

• Pemisahan Kepemilikan dan Hak Keanggotaan: Kepemilikan saham Bursa Efek oleh pemegang saham Bursa Efek secara tegas dipisahkan dari status keanggotaan Bursa Efek.

• Batasan Kepemilikan Maksimal 5%: Pemegang saham Bursa Efek dibatasi hanya dapat memiliki saham Bursa Efek paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan.

• Pencegahan Dominasi dan Monopoli: Persetujuan OJK diwajibkan untuk setiap kepemilikan saham lebih dari 5% dari total saham yang diterbitkan. Hal ini secara eksplisit dimaksudkan guna mencegah dominasi, konsentrasi kepemilikan saham, dan/atau pengendalian terselubung oleh satu pihak.

• Larangan Pengendalian Mayoritas: Setiap pihak dilarang keras memiliki saham Bursa Efek secara mayoritas (lebih dari 50%) baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui hubungan afiliasi.

• Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test): Calon Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dipilih dan wajib terlebih dahulu lulus Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK sebelum efektif menjabat.

• Kepatuhan Hukum Pasar Modal: Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Bursa Efek dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Tinjauan Bisnis & Teknologi: Lompatan Menuju Ekosistem Bursa Kelas Dunia

Dari perspektif analisis bisnis dan modernisasi infrastruktur teknologi, restrukturisasi melalui POJK 13 Tahun 2026 memberikan dampak strategis berjangka panjang:

1. Optimalisasi Akses Permodalan untuk Belanja Infrastruktur Digital

Dalam lanskap bursa modern, keunggulan kompetitif ditentukan oleh ketahanan infrastruktur teknologi informasi—mulai dari sistem ultra-low latency matching engine, integrasi arsitektur bursa multi-aset (termasuk derivatif dan bursa karbon), otomatisasi surveillance pasar berbasis artificial intelligence, hingga arsitektur keamanan siber (cybersecurity resilience). Demutualisasi membuka pintu bagi masuknya suntikan modal institusional dan investor strategis global berbasis teknologi tanpa membebani struktur iuran keanggotaan.

2. Menghilangkan Bias Kepentingan Pialang

Model mutual historis kerap menghadapi tantangan struktural karena anggota bursa berperan ganda: sebagai pemegang saham yang mencari laba sekaligus sebagai pihak yang diawasi kepatuhannya. Pemisahan fungsi kepemilikan dari keanggotaan, ditambah pembatasan ketat kepemilikan maksimal 5%, menjamin bahwa fungsi penegakan disiplin pasar dan kepatuhan hukum dapat dijalankan bursa secara objektif dan adil (fair and orderly market).

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Keterbukaan struktur pemegang saham menuntut bursa menerapkan standar tata kelola korporasi terbuka yang akuntabel, transparan, dan berorientasi nilai jangka panjang (value creation). Keharusan uji kelayakan (fit and proper test) dari OJK memastikan bahwa nahkoda bursa diisi oleh kalangan profesional dengan kompetensi teruji di bidang keuangan, tata kelola risiko, dan kepatuhan.

Kesimpulan

Penerbitan POJK 13 Tahun 2026 merupakan tonggak transformasi struktural yang matang bagi masa depan pasar modal Indonesia. Langkah demutualisasi ini tidak sekadar memperbarui format legal Bursa Efek, melainkan membangun fondasi institusi pasar modal yang tangguh, independen, modern, dan siap mengarungi era kompetisi modal global yang bertumpu pada inovasi dan integritas tinggi.