Peta Jalan Airbnb di Indonesia: Melampaui Akomodasi, Mengincar Kontribusi Rp35 Triliun di Tengah Tantangan Regulasi

Airbnb telah menegaskan posisinya tidak hanya sebagai sebuah platform pemesanan, melainkan sebagai kontributor ekonomi substansial dalam lanskap pariwisata Republik Indonesia. Model bisnis intinya, yang berlandaskan pada prinsip ekonomi berbagi (sharing economy) dan berfungsi sebagai perantara digital (digital intermediary) antara tuan rumah (hosts) dan wisatawan, telah mentransformasi sektor akomodasi global. Jejak operasionalnya yang bernilai miliaran mengindikasikan bahwa platform home-sharing ini berhasil menjangkau segmen akar rumput, meskipun tantangan regulasi dan intensitas persaingan tetap menjadi bayang-bayang.

Jejak Ekonomi dan Visi Pariwisata Berkelanjutan

Berdasarkan data terkini, kontribusi ekonomi Airbnb terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan mencapai nilai signifikan, yaitu Rp35 Triliun pada tahun 2024. Kontribusi ini tidak semata-mata terbatas pada transaksi sewa—di mana platform memperoleh pendapatan melalui komisi atau biaya layanan yang dikenakan kepada Tuan Rumah dan Tamu—namun juga menopang lebih dari 200.000 lapangan kerja lokal, menempatkannya sebagai mitra vital dalam pembangunan ekonomi.

Secara strategis, Airbnb berupaya aktif memitigasi isu overtourism di destinasi utama dengan mengarahkan pertumbuhannya menuju wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang belum tereksplorasi. Melalui kolaborasi dengan Indonesia Home Stay Association (IHSA), platform ini meluncurkan Airbnb Entrepreneurship Academy (AEA). Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para pemilik homestay lokal, khususnya di wilayah potensial seperti Kabupaten Buleleng, Bali Utara, guna meningkatkan kualitas layanan dan melestarikan warisan budaya. Strategi yang berlandaskan prinsip "Community First" ini selaras dengan inisiatif Pemerintah dalam mendistribusikan manfaat pariwisata secara lebih merata.

Tantangan Perpajakan dan Kompetisi Super-Aplikasi

Di balik pertumbuhan yang impresif ini, Airbnb bersama para tuan rumah individual dihadapkan pada tantangan struktural, khususnya dalam aspek perpajakan. Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan properti jangka pendek, yang tidak terklasifikasi sebagai jasa perhotelan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 10% dari penghasilan bruto.

Rezim PPh Final ini, yang diterapkan atas pendapatan kotor (bruto), merupakan dilema. Meskipun menyederhanakan kewajiban pajak bagi tuan rumah kasual, kebijakan ini justru menimbulkan inefisiensi signifikan bagi operator properti profesional. Hal ini disebabkan mereka tidak diperkenankan mengurangkan biaya operasional (seperti upah staf, biaya pemeliharaan, atau komisi platform) sebelum penghitungan pajak. Kondisi ini menuntut adanya kejelasan regulasi yang lebih baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna mendorong profesionalisme dan kepatuhan dalam industri sewa jangka pendek (Short-Term Rental atau STR) yang sedang mengalami ekspansi pesat.

Tantangan kompetisi juga semakin ketat. Selain bersaing dengan pemain global seperti Booking.com dan Expedia, yang beroperasi dengan model serupa di bidang akomodasi daring (Online Travel Agency/OTA), Airbnb perlu mencermati ancaman yang ditimbulkan oleh Super-Aplikasi regional, seperti Traveloka. Model Super-Aplikasi berpotensi menyajikan proposisi nilai kenyamanan yang lebih komprehensif, mengintegrasikan pembiayaan perjalanan, Buy Now Pay Later (BNPL), dan asuransi, sebuah diversifikasi model bisnis yang melampaui fokus inti Airbnb pada properti dan pengalaman.

Prioritas Konsumen: Aspek Keamanan dan Pengalaman Lokal

Analisis preferensi wisatawan menunjukkan imperatif bagi platform dan tuan rumah untuk memprioritaskan profesionalisme layanan. Faktor keamanan dan keselamatan, bersama dengan ketersediaan amenitas dan fasilitas, merupakan prioritas mutlak (non-negotiable) bagi setiap wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Secara menarik, teridentifikasi adanya disparitas signifikan dalam memandang dimensi aktivitas dan hiburan antara wisatawan domestik dan internasional. Tuan rumah yang berhasil diharapkan mengoptimalkan daftar properti mereka dengan menargetkan pasar secara spesifik—misalnya, menonjolkan aksesibilitas ke pusat keramaian untuk wisatawan domestik, dan mempromosikan Experiences berbasis budaya atau alam yang unik untuk pasar internasional.

Pada akhirnya, keberlanjutan operasional Airbnb di Indonesia akan sangat bergantung pada kapabilitasnya dalam menavigasi kompleksitas regulasi pajak dan, pada saat yang bersamaan, terus berinvestasi pada inventaris berkualitas tinggi serta menawarkan pengalaman lokal yang unik, yang sulit direplikasi oleh industri perhotelan konvensional atau Super-Aplikasi yang berorientasi transaksional.