The five visions of the Indonesian Payment System 2025


Dengan penugasan saya yang baru di PT Pos Finansial Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi saya dan tentunya bersama seluruh tim dan stakeholder untuk memajukan perusahaan yang fokus pada ekosistem financial services.

Saya baca-baca kembali dokumen yang dikeluarkan dari Bank Indonesia tentang Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Berikut adalah summary-nya.

Revousi digital dalam satu dekade terakhir mengubah secara drastis perilaku transaksi agen ekonomi. Pola konsumsi bergeser ke belanja dalam platform digital dan menuntut metode pembayaran yang serba mobile, cepat, dan pada saat yang sama tetap aman. 

Hubungan industrial antar pelaku beralih ke pola yang semakin modular dan melahirkan model bisnis baru. Platform digital berdimensi global semakin memudarkan sekat-sekat yurisdiksi (borderless) dan mengurangi kedaulatan ekonomi nasional.

Tuntutan terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman semakin menguat seiring dengan pengalaman baru konsumen yang dimanjakan oleh layanan baru yang serba seamless. Pola baru kolaborasi antar pelaku ekonomi melalui sharing economy mereduksi peran institusi keuangan sebagai middle man. 

Model bisnis baru melampaui ruang lingkup definisi kegiatan usaha yang telah dikodifikasi oleh aturan yang ada. Di dunia keuangan, pelaku non-bank yang belum banyak terkena pengaturan (less-regulated) mulai merambah layanan keuangan yang selama ini didominasi bank. 

Peran non-bank menguat, mulai dari perusahaan rintisan (start-up) sampai dengan perusahaan teknologi berskala besar dan sekaligus global (big tech) seiring dengan melong garnya entry barrier. Hampir seluruh perangkat fisik terhubung secara digital. 

Fenomena Internet of Things (IoT) telah merajut berbagai aktivitas digital dan menghasilkan jejak data (digital footprint) yang semakin granular hingga level individu. Data granular yang diperoleh lebih lanjut memberikan umpan balik kepada penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas layanan (consumer centric) dan menjaga loyalitas konsumen (consumer loyalty) sekaligus menjadi kunci daya saing. 

Sejumlah pelaku bermodal kuat kemudian mengintegrasikan platform digital lintas layanan dalam suatu rantai nilai (value chain), untuk membentuk ekosistem yang eksklusif melalui penguasaan data granular. 

Dengan kekuatan tersebut, sejumlah pelaku berkembang menjadi big tech dan bergerak ke arah penguasaan pasar yang terus membesar secara cepat. Dalam proses integrasi ekosistem tersebut, penguasaan sistem pembayaran berperan sentral. 

Populasi yang terbilang besar dan didominasi oleh generasi Y dan Z menjadi pasar yang prospektif. Pada saat yang sama angka penduduk unbanked masih tinggi sehingga membuka peluang pasar lebih besar lagi. 

Kuatnya dampak digitalisasi menjadi fenomena yang jamak di negara emerging karena akses teknologi yang semakin terjangkau memungkinkan peningkatan partisipasi segmen masyarakat yang selama ini tidak terjangkau layanan keuangan tradisional. 

Sebaliknya, dampak digitalisasi di negara maju yang lebih terbatas dilatarbelakangi struktur demografi yang didominasi aging population serta kemapanan institusi keuangan dengan angka unbanked people yang sangat rendah. 

Bank Indonesia merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. 

Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dirumuskan sekaligus menjadi target akhir (end-state) dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia. Visi BSPI 2025 akan diwujudkan melalui lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian/Lembaga terkait beserta industri. 

Lima inisiatif tersebut adalah: 
  1. Open Banking. Inisiatif ini akan dicapai melalui standardisasi open API. Ruang lingkup standardisasi akan mencakup standar data, standar teknis API, standar keamanan, dan standar governance termasuk standar kontraktual yang sekaligus menjadi key deliverables dari inisiatif ini. Langkah ini memungkinkan keterbukaan informasi keuangan dan interlink antara bank dan fintech.

  2. Pembayaran Ritel. Inisiatif ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung ketersediaan layanan pembayaran secara real time, seamless, tersedia 24 jam dan 7 hari (24/7) dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi secara end to end.

    Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan layanan pembayaran yang lebih mudah dan murah untuk semua orang. Key deliverables pada inisiatif ini meliputi pengembangan BI-FAST, interface pembayaran yang terintegrasi, GPN dan QRIS. 

  3. Infrastruktur Pasar Keuangan. Inisiatif ini akan dicapai melalui modernisasi infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi infrastruktur pasar keuangan. Melalui inisiatif ini, infrastruktur pasar keuangan Indonesia diharapkan mampu beroperasi sesuai standar best practices dan mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

    Key deliverables dalam inisiatif ini mencakup modernisasi BI-RTGS, BI-SSSS termasuk fungsi CSD, dan BI-ETP, serta penguatan kerangka regulasi terkait CCP dan TR termasuk pengembangannya. 

  4. Data. Inisiatif ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur publik untuk pengelolaan data. Melalui inisiatif ini, keterbukaan data (data openness), transparansi, dan disiplin pasar, diharapkan tercapai.

    Key deliverables dalam inisiatif ini mencakup pengembangan data hub, integrasi pelaporan dan pengembangan Payment ID. 5. 

  5. Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan. Inisiatif ini akan dicapai melalui penguatan kerangka pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Melalui langkah ini, digitalisasi dapat diimbangi oleh regulasi, entry-policy, dan pengawasan yang sesuai dengan tuntutan era digital, mendorong inovasi, dan memitigasi risiko secara memadai.

    Key deliverables inisiatif ini mencakup kerangka pengaturan termasuk kerangka proteksi data pribadi dan keamanan siber, integrasi perizinan dan pengawasan termasuk pemanfaatan regtech dan suptech. 
Sistem pembayaran yang lancar serta sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dengan sendirinya akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan.

Comments